Distamben Beltim: Silahkan Aparat hukum Investigasi!

Proses evakuasi korban kecelakaan tambang di lokasi IUP PT Timah, Desa Sukamandi Kecamatan Damar, Belitung Timur (Beltim) (Foto: Ain/Seruu.com)

Sebenarnya kalau sudah dikriteriakan kecelakaan tambang unsur pidananya sudah nggak masuk, kalau secara teori. Tapi nggak tahu kalau ada kacamata sendiri. Silahkan aja investigasi kita nggak bela siapa-siapa tapi cari kebenaran yang sebenar-benarnya - Patra

Jakarta, Seruu.com – Hasil investigasi Inspektur Tambang (IT) berupa berita acara atas kecelakaan tambang di lokasi IUP PT Timah, Desa Sukamandi Kecamatan Damar, Belitung Timur (Beltim) pada Sabtu (9/2/13) telah dirampungkan Selasa (26/2/13) kemarin. Laka tambang yang menghilangkan 5 nyawa karyawan CV Selinsing Anugrah Mining sebagai mitra PT Timah (persero) Tbk, lima korban tertimbung longsoran tanah diantaranya 3 orang yang jasadnya tidak berhasil dievakuasi dengan nama Jasmo (35), Imam Tarofik (30), Edi Sumarno (38). Dan 2 korban lain yang jasadnya berhasil dievakuasi yaitu  Adi Kurnianto (24) dan Nur Kholik (31).

Dari hasil investigasi IT ini, Kabid. Pertambangan Umum, Distamben Belitung Timur, Patra menjelaskan kecelakaan ini jika memang sudah dikriteriakan sebagai kecelakaan tambang maka sudah tidak ada unsur pidananya. Seperti pada teori pendidikan IT yang ia katakan, laka tambang terdapat dua kriteria yang menjadi penyebabnya yaitu unsave action dan unsave condition, menurutnya dalam laka tambang kali ini yang menjadi tersangka sekaligus korban adalah kelima korban ini sendiri yang dikategorikan dalam unsave action.

“Sebenarnya kalau sudah dikriteriakan kecelakaan tambang unsur pidananya sudah nggak masuk, kalau secara teori. Tapi nggak tahu kalau ada kacamata sendiri. Silahkan aja investigasi kita nggak bela siapa-siapa tapi cari kebenaran yang sebenar-benarnya,” tegas Patra ketika dihubungi Seruu.com di Beltim, Rabu (27/2/13).

Menindak hasil investigasi ini, ditegaskan Patra pihaknya bukan dalam domain mengambil langkah hukum tapi lebih kepada pencegahan kejadian yang sama terulang kembali, “ Itu prinsipnya, kita cari penyebabnya apa. Langkah hukum itu kepolisian, misal harus perbaikan SOP lebih melekatnya pengawasan itu kita, dan tambang itu ditutup sejak kemarin nggak boleh dibuka lagi,” tuturnya.

Menanggapi tidak adanya Jamsostek yang diberikan bagi karyawan mitra PT Timah, ia menganggap ini adalah sistem yang berjalan dalam perusahaan pelat merah tersebut yakni sistem sewa. Ini ia nilai malah akan menyulitkan, berbeda jika karyawan langsung PT Timah bukanlah mitra maka akan mempermudah pembahasan Jamsostek dan yang lainnya. Namun bukan berarti tidak diberikan Jamsostek, sehingga untuk mendalami permasalahan ini sendiri Distamben kini tengah melakukan kajian.

“PT Timah yang digunakan adalah sistem sewa, kalau di sistem dia pekerja langsung akan lebih mudah membahas Jamsostek dan segala macam, ini kami mempelajari pihak ketiga kontraknya, apakah mencakup Jamsostek dan segala macam. Aturan jelas mitra memiliki Jamsostek harusnya ada,ini jadi kendala karena karyawannya nggak tetap ngikut gimana yang enak dan hasilnya bagus, kalau nggak enak nanti cabut semua,” tandasnya.[Ain]