Abdul Hakam Naja (Istimewa)

Jakarta, Seruu.com - Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya bisa menyusul sepuluh partai politik sebelumnya yang telah dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Dengan lolos PBB tersebut, juga disinyalir akan menggerus suara partai Islam yang saat ini berada di parlemen. Ketika dimintai tanggapannya mengenai hal itu, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdul Hakam Naja yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI tidak sepakat jika ada isu yang mengatakan demikian.

"Setiap partai punya konstituen sendiri, jadi tak ada masalah dengan lolosnya PBB," kata Hakam Naja ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Dengan diloloskannya PBB oleh lembaga penyelenggara Pemilu tersebut menurutnya, juga membuktikan bahwa KPU adalah lembaga yang independent dan bekerja sesuai dengan UU. "KPU menerima atau kasasi atas putusan PT TUN sepenuhnya menjadi ranah KPU sebagai lembaga yang mandiri yang berpatokan pada UU," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, KPU akhirnya meloloskan PBB yang sebelumnya menang dalam sidang gugatan di PTTUN. Ketua KPU Husni Kamil Manik dengan didampingi lima komisioner lainnya di gedung KPU, Jakarta, Senin (18/3/2013) mengatakan, bahwa KPU menindaklanjuti putusan PTTUN atau menerima PBB sebagai peserta Pemilu 2014.

"Oleh karenanya, KPU RI dengan pertimbangan hal-hal yang saya sampaikan sampai pada kesimpulan bahwa KPU menindaklanjuti putusan PTTUN dengan menerbitkan surat keputusan 142 tahun 2013 tentang penetapan Partai Bulan Bintang sebagai peserta pemilu 2014," kata Husni dalam konferesi persnya.

Namun demikian, KPU membantah jika terjadi kesalahan yang dilakukan pihaknya selama melakukan verifikasi khususnya bagi PBB. "Bahwa verifikasi faktual yang dilakukan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota benar dan tidak ada hubungan putusan di PTTUN," ujarnya.

PBB juga sebelumnya telah memenangkan dalam sidang gugatan di PTTUN beberapa waktu lalu, dalam putusan itu dikatakan bahwa partai berlambang bulan bintang ini berhak menjadi peserta Pemilu 2014 yang sebelumnya gagal dalam verifikasi oleh KPU.

Dan merujuk pada UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 menyebutkan pada pasal 269 ayat 11 disebutkan KPU wajib menindaklanjuti keputusan PTTUN atau putusan Mahkamah Agung (MA) paling lama tujuh hari kerja. [Wishnu]

Tags:

BAGIKAN


Rating artikel: (0 rates)
Rating
  • star goldstar bwstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar bwstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar bwstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar bw
  • star goldstar goldstar goldstar goldstar gold
KOMENTAR SERUU