Ilustrasi. (Foto: istimewa)
Anggaran saksi untuk partai sebesar Rp 654,9 milyar untuk satu saksi pada TPS ini sangat memalukan partai sendiri. Partai politik seperti fakir miskin yang harus terus menerus dipelihara oleh negara. Padahal, banyak orang miskin dan janda terlantar, negara selalu mengabaikan kehidupan mereka - Uchok Sky Khadafi

Jakarta, Seruu.com - Partai politik yang turut menikmati keuangan Negara untuk membiayai saksinya yang akan memantau penghitungan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) dinilai lebih hina dari fakir miskin.

“Anggaran saksi untuk partai sebesar Rp 654,9 milyar untuk satu saksi pada TPS ini sangat memalukan partai sendiri. Partai politik seperti fakir miskin yang harus terus menerus dipelihara oleh negara. Padahal, banyak orang miskin dan janda terlantar, negara selalu mengabaikan kehidupan mereka,” ujar Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, kepada Seruu.com, Jumat (24/1/2014).

Ironisnya, lanjut Uchok, apabila biaya saksi Parpol disetujui dengan menggunakan keuangan negara, diperkirakan anggarannya akan membengkak.  

“Sungguh fantastis memang bila negara menyediakan anggaran sebesar Rp 654,9 milyar untuk satu orang saksi dari partai politik di semua TPS. Biasanya, kalau sudah disetujui anggaran saksi ini, partai meminta tambah lagi, maka dana untuk saksi dari partai akan membengkak menjadi Rp 1,3 triliun bila saksi dari partai menjadi 2 orang untuk satu TPS,” sesal Uchok.

Seharusnya, tegas Uchok, Parpol saat sudah menjadi peserta pemilu, "logistiknya" termasuk untuk anggaran saksi sudah disiapkan oleh pimpinan partai. “Bukan malahan meminta atau mengakali anggaran negara dengan seolah-olah partai politik itu miskin atau para caleg mereka miskin, tidak punya duit. Padahal, anggaran untuk saksi, sebelumnya sudah dipungut dari para caleg partai mereka sendiri,” cetus Uchok.

Kemudian, lanjut Uchok, untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara kelembagaan sebagai badan pengawas, sangat terbebani bila alokasi anggaran ditempatkan pada rekening Bawaslu. Terbebani disebabkan lembaga Bawaslu bukan lagi sebagai pengawas pemilu, tetapi sudah menjadi "lembaga pembina" seperti kementerian dalam negeri.

“Bila rekening anggaran saksi untuk partai politik ada dalam rekening bawaslu. Sedangkan untuk kementerian dalam negeri, rekening untuk anggaran saksi, juga tidak dibolehkan dalam kementerian tersebut. Karena, akan menjadi double rekening atau double anggaran. Dimana selama ini, negara melalui kementerian dalam negeri sudah memberikan alokasi bantuan keuangaan partai politik seperti pada tahun 2011 sebesar Rp 9,9 milyar, tahun 2012 sebesar Rp 10,4 milyar dan tahun 2013 sebesar Rp 10,9 milyar,” tutur Uchok.

Untuk itu, demi menjaga netralitas Bawaslu, Uchok menyarankan, lebih baik Bawaslu menolak anggaran saksi untuk partai masuk dalam rekening Bawaslu. “Artinya, Bawaslu harus menjaga jarak dengan peserta pemilu agar "kejahatan" kecurangan pemilu politisi atau partai politik dapat diuangkap oleh bawaslu,” pungkas Uchok. [BWO]

KOMENTAR SERUU